ProDaily, TANGERANG SELATAN – Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Banten menggelar acara halalbihalal di Swiss-Belhotel Serpong, Selasa (14/4) lalu.
Ketua DPD REI Banten, Roni H. Adali mengatakan kegiatan halalbihalal adalah agenda rutin tahunan yang selalu diadakan REI Banten usai bulan suci Ramadhan dan Lebaran. Menurutnya, setelah sebulan penuh berpuasa dan dibentuk menjadi manusia yang sabar dan tangguh pada akhirnya disempurnakan dengan saling memaafkan agar kembali suci (fitrah).
“Sesuai tema yakni Reboot Your Heart, mari kita reboot (perbaharui) kembali hati supaya pikiran menjadi jernih dan bisnis berjalan dengan baik. Lewat halalbihalal ini kita kuatkan silaturahmi, semakin kompak, saling dukung dan peduli. Ini penting sekali, karena tantangan kita ke depan sangat berat,” tegasnya.
Sejumlah kendala diakui Roni masih menjadi hambatan bisnis properti terutama perumahan di daerah tersebut. Pertama, berkaitan dengan program swasembada pangan yang berdampak signifikan terhadap alih fungsi lahan untuk aktivitas pembangunan perumahan.
Kebijakan itu untuk merespons Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Beleid ini mengatur adanya penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang luasannya harus memenuhi besaran 87% dari total Lahan Baku Sawah (LBS).
“REI Banten menerima banyak laporan dari anggota yang mayoritas adalah pengembang rumah bersubsidi terkait lahan mereka yang tiba-tiba masuk dalam LSD dan LP2B sehingga pembangunan harus terhenti,” jelas Roni.
Untuk mencari jalan keluar, REI Banten telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk menanggani keluhan anggota berkaitan dengan LSD dan LP2B. Satgas sudah bekerja sejak awal tahun dan bertemu banyak pihak baik kementerian maupun pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik.
Di Provinsi Banten, saat ini beberapa daerah telah memenuhi target 87% LBS diantaranya Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Sedangkan di Kabupaten Serang, ungkap Roni, diharapkan dalam waktu dekat ada informasi terkini yang dapat disampaikan kepada anggota di kabupaten tersebut.
“DPD REI Banten akan terus berjuang dan mengawal masalah LSD. Semoga ada kabar baik sehingga pengembang bisa kembali melakukan pembangunan,” harap Roni.
Kedua, pengembang di Banten mengalami kesulitan untuk mencari calon konsumen berkualitas, karena banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin membeli rumah tidak mendapatkan persetujuan akad kredit pemilikan rumah (KPR) karena memiliki catatan buruk di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dia menyebutkan, kebutuhan dan permintaan rumah subsidi di Banten sebenarnya cukup tinggi, tetapi calon konsumen yang berkualitas sangat terbatas. Hampir 80% calon konsumen terkendala pada rekam jejak pinjaman online mereka di SLIK OJK.
“Tetapi Alhamdulillah sudah ada angin segar, karena OJK telah mengeluarkan kebijakan terbaru yang diharapkan dapat memperluas pasar rumah subsidi ke depan,” ungkap Roni.
OJK memutuskan ambang batas SLIK ditetapkan di atas Rp1 juta. Artinya, masalah SLIK akibat paylater dan pinjaman online dengan besaran di bawah Rp1 juta akan diakomodir untuk dapat mengakses kredit perumahan.
Otoritas juga akan mempercepat pembaruan status pelunasan pinjaman dalam SLIK menjadi paling lambat tiga hari kerja setelah pelunasan dilakukan. Percepatan update status ini berlaku mulai akhir Juni 2026. Akses data SLIK tersebut akan diberikan kepada BP Tapera sesuai ketentuan yang berlaku.
Kendala ketiga yang dihadapi pengembang REI Banten adalah masalah stok material PLN yang melonjak tinggi akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Padahal ketersediaan jaringan listrik di perumahan cukup krusial, mengingat rumah baru bisa akad KPR setelah tersedia jaringan listriknya.
“Tetapi tadi kita mendapatkan informasi dari pimpinan PLN di Banten bahwa kendala tersebut sudah teratasi. Ini juga menjadi berkah dari kegiatan silaturahmi,” ujar Roni sumringah.
Terakhir, dia menyampaikan adanya kasus yang dialami pengembang rumah subsidi di Kabupaten Pandeglang yang didatangi aparat penegak hukum terkait penggunaan air tanah. Sementara di daerah itu belum ada aturan jelas yang mengatur soal pemanfaatan air tanah.
DPD REI berjanji segera mencari jalan keluarnya termasuk berkoordinasi dengan instansi-instansi yang berwenang, sebab adanya sidak tersebut berdampak terhadap semangat pengembang untuk membangun rumah subsidi yang sebagai program prioritas pemerintah seharusnya mendapat dukungan dari seluruh instansi pemerintah termasuk aparat penegak hukum.
Peran Strategis REI
Wakil Ketua Umum DPP REI, Rahmad Yadi yang hadir mewakili Ketua Umum DPP REI menyampaikan apresiasi kepada REI Banten yang terus guyub dan kompak dalam membantu berbagai hambatan yang menghambat industri properti di Tanah Jawara, termasuk masalah LSD.
“Apresiasi kepada Pak Roni yang berhasil menjaga kekompakan dan menyiapkan kaderisasi untuk keberlanjutan organisasi di masa mendatang. Semoga REI Banten terus solid dan progresif untuk memastikan pertumbuhan industri properti di Banten,” harapnya.
Apresiasi untuk DPD REI Banten juga datang dari Wakil Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Pilar Saga Ichsan. Dia mengaku sangat terbantu dengan keberadaan pengembang anggota REI di daerah tersebut, karena telah mengubah Kota Tangsel menjadi modern dan semakin strategis bagi investasi.
“Saya senang sekali bisa hadir di sini, karena halalbihalal bukan sekadar tradisi tahunan semata, tetapi upaya untuk memperkuat sinergi dan semangat kebersamaan antara pelaku usaha dan pemerintah daerah,” ungkapnya.
Sektor properti dinilai tidak hanya sekadar membangun hunian, namun menjadi salah satu penggerak perekonomian daerah, menumbuhkan sentra-sentra ekonomi serta membuka lapangan kerja yang luas untuk masyarakat Tangsel. Industri realestat yang berkembang pesat turut mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih tertib dan teratur, karena semua kawasan tertata baik.
“Hadirnya REI di Tangsel positif sekali, dan kami mengajak anggota REI Banten untuk terus berkontribusi membangun Kota Tangsel. Banyak persoalan perkotaan yang dapat kita atasi bersama-sama seperti penangganan banjir, transportasi publik, air bersih dan pengelolaan sampah,” ujar Pilar Saga. (aps)