Ketidakpastian hukum dalam sengketa pertanahan dapat menimbulkan dampak yang jauh lebih luas
ProDaily, JAKARTA – Maraknya persoalan klaim dan sengketa tanah dinilai Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), Ari Tri Priyono akan mengancam keberlanjutan investasi sektor perumahan khususnya program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Ari menilai, munculnya klaim kepemilikan tanah yang hanya bertumpu pada dokumen Eigendom Verponding di tengah keberadaan sertifikat hak atas tanah yang telah diterbitkan dan dimiliki masyarakat selama puluhan tahun merupakan persoalan serius yang perlu dicermati.
“Jangan sampai hanya bermodalkan Eigendom Verponding, tiba-tiba muncul klaim kepemilikan atas tanah yang selama ini sudah memiliki sertifikat dan dimanfaatkan oleh pemiliknya. Kondisi seperti ini harus diuji secara cermat berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang ada. Jika dokumen kepemilikan yang sudah jelas justru diabaikan, hal itu bukan hanya bertentangan dengan akal sehat, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum,” ujar Ari kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/11).
Diberitakan, sejumlah pemilik tanah di kawasan perumahan Grand Riscon Padjajaran, Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim kepada Komisi Yudisial (KY) di Kantor Komisi Yudisial, Jln. Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu, 18/11. Laporan ini berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 199/Pdt.G/2025/PN.Cbi yang dibacakan pada 9 Oktober 2026.
Ari mengingatkan, ketidakpastian hukum dalam sengketa pertanahan dapat menimbulkan dampak yang jauh lebih luas daripada konflik antara pihak-pihak yang berperkara. Apalagi, kawasan Grand Riscon Padjajaran memiliki keterkaitan dengan pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari Seksi IV.
Menurutnya, PT Riscon Victory memiliki penguasaan lahan yang disebut mencakup hampir 60% dari kawasan yang berkaitan dengan seksi IV jalan tol tersebut. Karena itu, persoalan kepemilikan tanah yang berlarut-larut berpotensi menghambat penyelesaian proyek infrastruktur prioritas nasional sekaligus pengembangan kawasan perumahan.
“Jangan sampai persoalan klaim tanah seperti ini justru menghambat pembangunan jalan tol dan pengembangan perumahan. Ketika kepastian hukum tidak terjaga, investasi bisa tertahan, investor menjadi ragu, dan dunia usaha akan menghadapi risiko yang semakin besar. Ini tentu tidak sejalan dengan upaya pemerintah mendorong investasi dan mempercepat pembangunan proyek strategis nasional,” tegasnya.
Ari menambahkan, kepastian hukum merupakan salah satu fondasi utama bagi industri properti. Pengembang membutuhkan kepastian terhadap status tanah, perizinan, dan perlindungan hukum agar pembangunan perumahan dapat berjalan berkelanjutan. Apabila tanah yang telah memiliki sertifikat dan dimanfaatkan secara sah masih dapat menghadapi klaim yang tidak jelas dasar hukumnya, kondisi tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan pelaku usaha terhadap iklim investasi di sektor properti.
Dia juga menyoroti dampak sosial dan ekonomi yang mulai dirasakan pemilik tanah. Menurut informasi yang disampaikan para pemilik, sebagian masyarakat yang sebelumnya rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kini menghentikan pembayaran karena munculnya ketidakpastian akibat sengketa tersebut.
“Ini juga menjadi persoalan bagi pemerintah daerah. Tanah yang selama bertahun-tahun menjadi objek pembayaran PBB, ketika status kepemilikannya dipersoalkan, dapat menimbulkan keraguan bagi pemilik untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Jangan sampai sengketa yang belum berkekuatan hukum tetap justru menimbulkan dampak berantai terhadap penerimaan daerah dan aktivitas ekonomi masyarakat,” katanya.
Ari berharap proses pemeriksaan laporan di Komisi Yudisial dapat berjalan cepat, objektif, dan transparan sesuai kewenangannya. Dia juga meminta agar persoalan serupa tidak kembali terjadi, terutama apabila menyangkut dugaan pengabaian bukti-bukti hukum yang telah dimiliki masyarakat.
“Kami berharap prosesnya berjalan cepat dan objektif sehingga tidak terjadi lagi praktik manipulasi hukum atau penafsiran yang mengabaikan fakta dan dokumen yang sudah terang. Jangan sampai sesuatu yang secara hukum telah memiliki dasar dan bukti justru diperlakukan seolah-olah tidak memiliki kekuatan. Kepastian hukum harus menjadi pegangan semua pihak,” ujarnya.
Dia juga menyatakan pentingnya menyampaikan persoalan tersebut kepada Mahkamah Agung dan pihak-pihak terkait agar mendapatkan perhatian sesuai kewenangan masing-masing.
Miliki Legalitas Kepemilikan
Sejumlah pemilik tanah dalam keterangannya menyampaikan langsung riwayat perolehan dan dokumen legalitas kepemilikan mereka. Mereka menegaskan bahwa bidang-bidang tanah yang menjadi objek sengketa telah dimiliki berdasarkan sertifikat resmi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui prosedur hukum.
Koperasi Karyawan Perwakilan BPKP DKI Jakarta, misalnya, mengklaim memiliki tanah berdasarkan SHGB Nomor 2 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada 7 Desember 1990. Sertifikat tersebut berasal dari proses perolehan tanah yang didasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593.82/SK.176.S/AGR-DA/171-88 tanggal 31 Oktober 1988 tentang persetujuan lokasi dan izin pembebasan tanah untuk pembangunan perumahan karyawan BPKP.
Sementara PT Riscon Victory menyatakan memiliki sejumlah bidang tanah berdasarkan SHM dan SHGB. Perseroan juga mengantongi izin lokasi seluas sekitar 415.890 meter persegi melalui keputusan Bupati Bogor pada 13 Juli 2015 serta pengesahan site plan perumahan di Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, pada 27 Desember 2016.
Pemilik perorangan lainnya, Awang Suwargha Roesli, menyebut memiliki dua bidang tanah dengan total luas 720 meter persegi berdasarkan SHM Nomor 764 dan 766. Kedua bidang tersebut diperoleh melalui akta jual beli di hadapan PPAT pada 15 Juni 1993 dengan pembayaran yang telah dilunasi.
Hal serupa disampaikan Chaerul Saleh yang memiliki tanah seluas 384 meter persegi di Blok N Nomor 01, Desa Cimanggis, berdasarkan SHM Nomor 2862. Tanah tersebut diperoleh melalui Akta Jual Beli Nomor 496/476-Bojonggede/1992 tanggal 19 Juni 1992.
Adapun Asbay Lientje mengungkapkan memiliki beberapa bidang tanah di kawasan kavling Koperasi Karyawan BPKP berdasarkan sejumlah SHM yang diperoleh melalui transaksi jual beli pada 2015, 2017, dan 2021. (aps)

