ProDaily, JAKARTA – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyampaikan terimakasih kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang dinilai mampu mengkonsolidasikan ekosistem properti khususnya perumahan, terutama selalu membuka ruang untuk berdiskusi secara terbuka dengan seluruh stakeholder perumahan.
“Terimakasih bapak Menteri PKP yang sudah 4 kali hadir ke acara REI. Beliau membuktikan kata-katanya bahwa yang dibutuhkan sektor perumahan saat ini adalah super team,” kata Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) REI tahun 2025 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Kamis (4/11).
Lebih lanjut dia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan sektor properti termasuk perumahan sebagai instrumen bagi upaya pengentasan kemiskinan nasional. Hal itu, kata Joko Suranto, sangat rasional karena industri properti adalah industri yang sudah terbukti mampu menyumbang lapangan kerja sebanyak 14 juta hingga 17 juta, berkontribusi dalam pengentasan stunting dan memiliki dampak berantai terhadap 185 industri terkait.
Selain itu, sektor properti selama lima tahun terakhir masuk dalam empat besar investasi penyumbang PDB terbesar.
“Itu bukti yang tidak bisa dibantah jika industri properti adalah salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional, atau kami di REI menyebutnya sebagai Propertinomic,” tegasnya.
Di sektor perumahan, anggota REI telah menjadi garda terdepan bagi pencapaian target Kementerian PKP. Saat ini, sebut CEO Buana Kassiti Group itu, anggota REI yang sudah mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sudah mencapai 401, dimana 49 sudah akad dengan nilai sekitar Rp249 miliar. Tetapi dari total nilai penyerapan yang sudah berproses di bank penyalur sebesar Rp1,82 triliun, menurut data Kemenko Perekonomian, sekitar 53% adalah anggota REI.
Sementara serapan kuota FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) per November 2025 kontribusi anggota REI sudah 42%, tetapi di Sikumbang total masih ada 21.000 unit yang sedang berproses, dimana 15.000 unit diantaranya merupakan unit rumah milik anggota REI.
“Artinya, hingga akhir tahun ini serapan FLPP anggota REI akan mencapai 46% secara nasional. Kami juga berkontribusi pada realisasi rumah komersial secara nasional sebesar 58%,” paparnya.
Tetapi, dengan kontribusi sebesar itu, akibat tumpang tindih perizinan di 9 kementerian/lembaga, ratusan perumahan milik anggota REI masih terhambat perizinan.
Menurut Joko Suranto, saat ini ada sekitar 314 perumahan anggota REI mandeg. Asosiasi terbesar dan tertua di Indonesia tersebut berharap dukungan dari pemerintah terutama Menteri PKP untuk menyelesaikan hambatan di 314 proyek milik anggota REI.
Minta Dikritik
Menteri PKP pada kesempatan itu mengapresiasi sumbangsih REI terhadap pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dia bahkan meminta asosiasi tersebut untuk memberikan kritik dan masukan apa saja program kementerian yang belum belum optimal dan perlu diperbaiki.
“Kritik saja saya, apa yang kurang dari saya dan kementerian di bidang pembiayaan misalnya, atau di pertanahan, di KUR atau yang lain,” ujarnya Menteri Ara saat membuka Rakernas REI 2025 yang dihadiri peserta dan undangan sebanyak 1.000 orang tersebut.
Pada rakernas tahun ini, REI mengangkat tema Propertinomic 2.0: Mengatasi Hambatan dan Percepatan Program 3 Juta Rumah.
Menteri PKP juga berharap dari Rakernas REI ini akan menghasilkan keputusan dan kebijakan yang strategis untuk pengembang dan perumahan di Indonesia. Apalagi REI merupakan salah satu mitra kerja Kementerian PKP dan menjadi salah satu asosiasi perumahan tertua dan paling besar di Indonesia dan berperan penting dalam pembangunan perumahan di Indonesia.
“Hari ini saya secara resmi membuka Rakernas REI Tahun 2025, saya mendoakan dan juga berharap REI menjadi organisasi yang terus berkembang dan makin besar serta mendukung Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto,” harapnya.
Menteri PKP juga menyampaikan 11 hal yang telah dilaksanakan Kementerian PKP bersama ekosistem perumahan serta mitra kerja termasuk kementerian/lembaga dalam Kabinet Merah Putih di sektor perumahan.
Adapun 11 hal tersebut antara lain BPHTB Gratis bagi MBR, PBG Gratis bagi MBR, Insentif PPN DTP Hingga 2027, dan Pelonggaran GWM BI dan FLPP.
Selain itu ada BSPS Swasta, Kredit Program Perumahan, FLPP Swasta. KPR FLPP, Akad Massal Terbesar 26 ribu KPR FLPP dan target bulan Desember sebanyak 50 ribu unit lagi, Pembiayaan Mikro Perumahan Melawan Rentenir Bersama PNM dan SMF, serta Efisiensi Program BSPS Mencapai 6 Persen melalui Pemilihan Toko Terbuka.
Menurutnya, sebanyak 11 hal yang telah dilaksanakan ini bukan hanya kerja dari Kementerian PKP. Bahkan ada kewenangan dari pihak lain seperti Bank Indonesia, Kemendagri, Kemenkeu, peran bank swasta seperti BCA, dukungan CSR dari swasta. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Kabinet Merah Putih kompak dan eksosistem perumahan berjalan dengan baik.
“Pengembang kan pengusaha pasti juga senang apabila kebijakannya jelas, tegas dan cepat. Mari kita Gotong Royong Membangun Rumah Rakyat,” ujar Menteri PKP. (aps)