ProDaily, Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno menyebutkan bahwa Indonesia saat ini menjadi acuan dunia dalam penanganan pandemi Covid-19 dan membangkitkan sektor pariwisata setelah dua tahun dihantam pandemi.
Penegasan itu disampaikan Sandiaga Uno usai memberikan sambutan di event ‘High-level Thematic Debate on Tourism’ yang digelar oleh United Nations General Assembly Hall, New York Amerika Serikat, Rabu (4/5/2022).
Menurutnya, pandemi telah memberikan dampak yang besar terhadap industri pariwisata dunia. Pandemi membuat pergerakan turis internasional turun 73 persen dibanding dari level pra-pandemi tahun 2019. Dampaknya juga semakin besar karena pariwisata memiliki dampak lanjutan (multiplier effect) ke sektor lain.
“Di Indonesia, lebih dari 34 juta orang dengan mata pencaharian bergantung pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” kata Sandiaga Uno dalam keterangannya yang dikutip Jumat (6/5/2022).
Karenanya, ujar dia, penting bagi setiap negara untuk mengubah konsep industri pariwisata yang lebih berkelanjutan. Dengan pariwisata global yang mulai tumbuh pascapandemi, sekarang saatnya untuk memulai transformasi ini.
Sandiaga mengungkapkan Indonesia melihat tren positif dalam perjalanan dan pariwisata global dengan pertumbuhan 130 persen pada Januari 2022, dibandingkan dengan tahun 2021.
“Namun, kami tidak boleh berpuas diri. Sangat penting bagi kita untuk tidak kembali ke pendekatan bisnis seperti biasa. Kita harus membangun kembali industri pariwisata dengan lebih baik, lebih berkelanjutan, dan lebih tangguh,” tegasnya.
Pariwisata Berkelanjutan
Pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan harus melihat tidak saja isu lingkungan atau kesejahteraan lingkungan. Tapi juga harus mengangkat martabat budaya lokal, masyarakat dan pengetahuan tradisional, serta menciptakan keseimbangan antara pariwisata massal dan pariwisata berkualitas.
Menurut Sandiaga, untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan elemen-elemen yang saling berhubungan. Pertama adalah pendekatan multi-stakeholder. Dalam mengembangkan sektor pariwisata berkelanjutan, maka tidak bisa melakukannya sendiri. Baik sektor publik maupun swasta perlu terlibat dan berkolaborasi satu sama lain, serta dengan masyarakat lokal.
“Baik sektor swasta maupun publik perlu fokus untuk memiliki tujuan yang terukur dan metrik yang sebanding. Komponen-komponen ini sangat penting untuk perbaikan jangka panjang dan akuntabilitas pariwisata berkelanjutan,” katanya.
Untuk lebih menyelaraskan upaya menuju praktik pariwisata berkelanjutan terbaik, juga penting bagi pemangku kepentingan publik dan swasta untuk memiliki narasi terpadu tentang apa yang dimaksud dengan pariwisata berkelanjutan dan bagi mereka untuk memiliki akses yang memadai ke informasi yang akurat.
“Saat ini, kita juga perlu melihat peran kaum milenial dan generasi Z dalam keberlanjutan tidak hanya sebagai turis, tetapi juga sebagai investor. Oleh karena itu, keterlibatan dengan demografis pada pariwisata berkelanjutan harus menjadi prioritas,” sebut Sandiaga.
Kedua, perlunya penguatan peran masyarakat sebagai agen perubahan transformasi pariwisata. Sebagai bagian dari upaya Pemerintah RI dalam membangun sektor pariwisata yang tangguh dan berkelanjutan, maka Kemenparekraf akan fokus untuk memajukan pemulihan pariwisata melalui penguatan peran masyarakat sebagai agen perubahan transformasi pariwisata.
Salah satunya dengan program Desa Wisata, dimana Kemeparekraf mengintegrasikan akomodasi lokal dan daya tarik lokal yang saling melengkapi di bawah koordinasi pemerintahan desa.
Program ini, menurut Sandiaga, terbukti mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat desa seperti terlihat di Desa Wisata Penglipuran di Bali yang menghasilkan pendapatan lebih dari US$1,45 juta pada 2020.
Terakhir, untuk memastikan sektor pariwisata yang tangguh, penting dipastikan agar pergerakan orang dan perjalanan dapat terus berlangsung dengan aman bahkan di masa pandemi.
Dalam konteks ini, kata Menparekraf, perlu dibahas lebih lanjut tentang bagaimana Indonesia dapat menyelaraskan kesehatan standar protokol untuk perjalanan lintas batas. Termasuk peran Indonesia sebagai tuan rumah pelaksanaan KTT G20 dan Hari Pariwisata Dunia. (aps)