ProDaily, JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP Apersi) mengeluhkan lambatnya respon pihak terkait dalam menyikapi persoalan habisnya kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Asosiasi pengembang itu pun berencana akan melakukan aksi damai dengan mendatangi kantor Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Habisnya kuota FLPP telah menghambat pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Padahal, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu telah menyampaikan bahwa penambahan kuota sebanyak 34 ribu unit mulai berlaku pada 1 September 2024.
Selain itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono di kantor DPR RI juga sudah menyampaikan hal yang sama bahwa akan ada tambahan kuota FLPP sebanyak 34 ribu. Tapi nyatanya, jelang akhir bulan September 2024, penambahan kuota tersebut belum juga terealisir.
Ketua Satgas Darurat Kuota FLPP DPP Apersi, Bambang Setiadi mengatakan, saat ini kondisi darurat penyaluran pembiayaan rumah subsidi harus mendapat perhatian serius. Pasalnya, imbas dari belum berlanjutnya penyaluran pembiayaan FLPP sangat dirasakan oleh pengembang perumahan subsidi di berbagai daerah. Selain itu berdampak kepada tenaga kerja dan supplier, serta stok rumah yang sudah semakin menumpuk.
“Kami merasakan bahwa kondisi saat ini sangat memprihatinkan, terutama bagi rekan-rekan pengembang di daerah. Mereka merasakan dampak langsung dari stagnasi dalam realisasi akad KPR FLPP, yang menyebabkan penumpukan stok rumah,” tegas Bambang Setiadi kepada sejumlah media di Kantor DPP Apersi, Jakarta, Kamis (26/9).
Menurutnya, baik Kementerian Keuangan maupun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah menyampaikan akan adanya penambahan kuota FLPP. Oleh karena itu, Apersi memandang bahwa permasalahan ini ada di bagian eksekutor, yakni BP Tapera. Karena badan ini merupakan pusat informasi yang terkait dengan eksekusi dan juga pengajuan.
Dikatakan Bambang, kondisi saat ini tidak hanya menghambat gerakan ekonomi di sektor perumahan, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat yang sangat tergantung pada program perumahan ini.
“Jadi, hari ini kami sudah mengadakan rapat penting karena keadaan darurat kuota FLPP. Oleh karena itu, Jumat (27/9/2024) besok, kami sepakat akan mendatangi kantor BP Tapera untuk mendapatkan kejelasan mengenai hal ini. Tak kurang dari 50 orang dari Apersi akan mendatangi kantor baru BP Tapera,” tegas Bambang.
BP Tapera, ungkapnya, harus lebih peka dan peduli terhadap kondisi saat ini dimana pengembang tidak dapat melanjutkan pembangunan rumah untuk MBR. Apersi menilai, BP Tapera tidak mampu berakselerasi dengan baik dan terlambat dalam mengeksekusi arahan dari tiga kementerian yakni Menko Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PUPR.
“Dengan adanya keterlambatan ekselerasi dan inovasi dari BP Tapera ini, dampaknya sangat luar biasa. Ekonomi rakyat tersendat, stok rumah tidak terealisasi dan tentunya menghambat program pemerintah dalam pengentasan kemisikinan. Maka, kami akan mencoba menyalurkan aspirasi tersebut dalam bentuk aksi damai ke kantor BP Tapera,” jelas Bambang.
Jika memang ada masalah teknis, sambungnya, sebaiknya harus segera diselesaikan dan masih bisa ditoleransi ditunggu hingga awal Oktober 2024. Sementara untuk pihak perbankan, tinggal menunggu eksekusi dari BP Tapera untuk segera menyalurkan FLPP kepada pengembang.
Eksekusi Lambat
Sementara itu, Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah menambahkan, komitmen penambahan kuota penyaluran FLPP sudah ada dari pemerintah. Namun, eksekusi di lapangan sangat menentukan keberhasilan program ini.
“Lambatnya proses pengajuan dan pencairan dana FLPP dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Setiap keterlambatan dalam penyaluran anggaran tidak hanya berdampak pada pengembang, tetapi juga dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Junaidi meminta BP Tapera lebih cepat tanggap dan transparan dalam penyaluran pembiayaan FLPP rumah subsidi bagi MBR. Hal ini sangat penting mengingat program FLPP dirancang untuk memberikan akses perumahan yang terjangkau bagi masyarakat yang kurang mampu.
“Pengurus Apersi yang akan melakukan audiensi ke BP Tapera besok. Kami akan menyampaikan aspirasi dan menuntut kejelasan terkait pengelolaan dan pencairan dana yang belum terealisasi,” pungkas Junaidi. (aps)