ProDaily, JAKARTA – Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengadakan rapat kerja nasional (rakernas) di Hotel Vertu Harmoni, Jakarta, Jumat (10/11). Salah satu rangkaian acara Rakernas Apersi 2023 adalah penyampaian pandangan calon presiden (capres) 2024 yang dikemas dalam sebuah talkshow.
Capres Anies Baswedan hadir langsung menjadi pembicara pada acara talkshow yang dihadiri ratusan anggota Apersi dari 25 provinsi tersebut.
Dalam paparannya, Anies menegaskan bahwa salah satu program perumahan yang akan dilakukan adalah penguatan pembiayaan dan kemudahan akses kredit pemilikan rumah (KPR) untuk semua lapisan masyarakat. Dia mengaku ingin suku bunga KPR lebih terjangkau untuk memudahkan masyarakat memiliki rumah.
“Kami ingin suplai kebutuhan rumah ditopang sistem pembiayaan yang lebih terjangkau dan mekanisme yang lebih mudah. Tidak hanya memfasilitasi mereka di sektor formal, tetapi juga di sektor informal, nonformal, dan independen,” tegas Anies.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ungkapnya, maka bunga KPR akan dipatok tetap pada besaran tertentu hingga selesai cicilan, serta KPR untuk pekerja mandiri akan dibantu proses dan penjaminannya lewat negara.
“Lewat program tersebut diharapkan dapat mencapai visi 2 juta hunian yang terintegrasi di Indonesia,” ungkapnya.
Anies juga menyinggung soal pentingnya badan atau kementerian khusus yang mengurusi perkotaan dan perumahan. Dia menilai masalah perumahan seharusnya menjadi bagian dari persoalan perkotaan, karena kedua hal tersebut merupakan satu kesatuan.
Persoalan perkotaan perlu mendapat perhatian, karena saat ini lebih dari 50 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Bahkan 10 tahun ke depan jumlahnya sudah mencapi 66 persen, dan di 2045 ada 75 persen penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan.
“Ini adalah isu penting, karena belum ada badan atau kementerian khusus yang mengurusi perkotaan. Bagaimana kota itu harus dikembangkan, bagaimana transportasi di kota harus diintegrasikan, bagaimana limbah diatur, dan bagaimana energi didistribusikan Begitu banyak aspek perkotaan yang harus diatur, termasuk masalah perumahan yang terintegral di dalamnya,” jelas Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu.
Menurutnya, banyak walikota di Indonesia yang mengeluhkan kurangnya data soal perkotaan. Berbeda halnya dengan data tentang pedesaan yang lebih memadai. Kondisi itulah, kata Anies, yang menyebabkan mayoritas kota-kota di Indonesia kurang dapat berkembang optimal, karena kurangnya intervensi negara.
“Kami setuju bahwa ketika tidak diberi tempat khusus, maka anggaran perumahan akan sangat terbatas. Ini harus kita ubah, kita harus bangun perumahan yang lebih banyak lagi,” tegas Anies.
Sementara itu, Capres Ganjar Pranowo yang diwakilkan Anggota Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN), Heru Dewanto menyatakan secara filosofi sektor perumahan berkaitan dengan konteks perkotaan dan lingkungan hidup.
“Karena itu, kami (TPN Ganjar – Machfud) sudah mengkaji untuk membuat kementerian yang akan mengurusi perumahan, perkotaan dan lingkungan hidup,” ungkapnya.
Heru menambahkan, rumah adalah tempat pertama dalam membentuk sumber daya manusia yang handal. Untuk itu, perlu melihat sektor perumahan sebagai hal penting dan didukung political will yang kuat. Karena di dalamnya juga ada politik anggaran dan juga ekosistem yang kuat.
“Kami paham bahwa masalah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah kendala pembiayaan, bukan hanya butuh suku bunga rendah tapi juga pembiayaan jangka panjang,” jelas Heru Dewanto.
Peringati HUT ke-25
Selain rakernas, Apersi juga memperingati HUT ke- 25 pada 10 November 2023. Ketua Umum Apersi Junaidi Abdilah mengatakan, di usia organisasi yang tidak muda lagi Apersi terus berkomitmen untuk berkontribusi membangun rumah rakyat.
Saat ini, anggota Apersi tersebar hampir di seluruh provinsi dengan jumlah anggota sebanyak 3.500 perusahaan properti.
Dalam rakernas tahun ini, Apersi menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang fluktuatif atau naik turun, sehingga iklim berusaha menjadi kurang kondusif. Salah satunya menyangkut adanya aturan pembuatan sumur air tanah yang harus memiliki izin.
“Aturan itu akan menjadi masalah karena nanti masyarakat yang mengebor air untuk kebutuhan rumah tangga harus perlu izin. Padahal, UUD 1945 mengatur bumi dan air diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Nah ini malah dibuat peraturan harus pakai izin,” tegas Junaidi.
Menurutnya, secara praktik proses perizinan tidaklah mudah karena ada birokrasi disitu. Termasuk izin untuk membuat sumur dipastikan prosesnya akan panjang. Apalagi ada syarat realisasi KPR yang menharuskan rumah tersebut harus memiliki sumber air.
“Jika sumber air tidak ada, pasti efeknya ke realisasi akad KPR. Sementara jaringan PDAM belum menyentuh semua daerah di Indonesia. Aturan ini jelas salah kaprah dan menghambat Program Sejuta Rumah (PSR) yang dicanangkan Presiden Jokowi,” ujar Junaidi. (aps)