ProDaily, JAKARTA – Memasuki triwulan akhir tahun 2023, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus aktif mengembangkan kerjasama dengan sejumlah institusi nirlaba hingga organisasi masyarakat untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sebagai bentuk komitmennya, BP Tapera menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Program Pembiayaan Untuk Pekerja Mandiri MBR yang dilaksanakan di Hotel Four Points, Bandung, Rabu (4/10).
Berkolaborasi dengan Bank BTN, kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri oleh sejumlah asosiasi pengembang dan pengembang perumahan subsidi yang tersebar di Provinsi Jawa Barat untuk memfasilitasi MBR kelompok pekerja mandiri atau pekerja sektor informal agar dapat menerima bantuan pembiayaan perumahan melalui program Tabungan Rumah Tapera (TRT).
Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Ariev Baginda Siregar mengungkapkan tujuan kegiatan ini adalah untuk membantu MBR kelompok pekerja mandiri atau pekerja sektor informal dapat mewujudkan rumah pertama. Targetnya adalah pekerja mandiri atau pekerja sektor informal dengan penghasilan tidak tetap seperti wiraswasta, UMKM, pekerja seni serta status pekerjaan tidak tetap seperti para pekerja kontrak dan pengemudi online.
“Penerima manfaat program TRT ini merupakan peserta yang dinyatakan unbankable oleh bank. Untuk peserta yang dinyatakan unbankable oleh bank akan tetap mendapat kesempatan menerima manfaat pembiayaan KPR FLPP dengan cara menabung selama 3 bulan secara konsisten sebelum dinyatakan menjadi bankable oleh bank,” jelas Ariev Baginda Siregar
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Haryo Bekti Martoyoedo menegaskan jika merujuk kepada peraturan perundangan yang ada, maka setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
“Maka seluruh masyarakat berhak memperoleh hunian yang layak melalui bantuan program pembiayaan perumahan dari pemerintah termasuk bagi MBR pekerja mandiri/informal,” ungkap Haryo.
Dia menambahkan, dibutuhkan enam langkah yang dapat diupayakan oleh BP Tapera seluruh stakeholder untuk mewujudkannya. Pertama adalah melakukan eksplorasi inovasi skema pembiayaan perumahan dengan tenor adaptif dan angsuran menyesuaikan dengan siklus pendapatan. Kedua, adanya jaminan alternative (guarantor) bagi pekerja informal. Ketiga, perlu pendampingan pemerintah daerah dalam hal penyiapan komunitas dan pembangunan rumah swadaya.
Keempat, meringankan kendala dalam pembangunan perumahan khsusnya bagi pekerja informal. Kelima, pemanfaatan digitalisasi secara optimal pada pelaksanaan kegiatan operasional, serta yang keenam melakukan evaluasi alternatif mekanisme untuk perhitungan credit scoring.
Pada kesempatan itu, diadakan diskusi terkait dengan produk TRT ini yang menghadirkan narasumber antara lain Direktur Kepesertaan BP Tapera Rio Sanggau, Subsidized Mortgage Division Head Bank BTN Teguh Wahyudi dan Kepala Divisi Penyaluran Pembiayaan BP Tapera Alfian Arief.
Realisasi Pembiayaan
Tercatat, berdasarkan monitoring realisasi penyaluran BP Tapera secara total per 29 September 2023 sebanyak 166.883 unit senilai Rp18,91 triliun yang terdiri dari 10.131 perumahan, 6.628 pengembang dengan 40 bank penyalur di 33 provinsi di 391 kabupaten/kota.
Khusus untuk Provinsi Jawa Barat, telah tersalurkan 45.434 unit senilai Rp5,227 triliun yang terdiri dari 1.477 perumahan yang dibangun oleh 1.088 pengembang melalui 10 bank penyalur. Kabupaten Bekasi merupakan kabupaten tertinggi yang menerima manfaat sebanyak 12.848 unit. (rin)