ProDaily, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri acara Pengukuhan Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia atau REI DKI Jakarta periode 2025–2028 di Balai Agung, Balai Kota, Kamis (20/11). Dia mengingatkan pentingnya integritas pengurus baru dalam menjalankan mandat strategis pembangunan sektor properti di Jakarta.
“Selamat kepada seluruh pengurus yang dikukuhkan pada hari ini. Amanah ini bukan sekadar kepercayaan dari anggota REI, tetapi juga harapan besar bagi masa depan sektor properti Jakarta di kancah regional dan global,” pesan Gubernur DKI.
Dia menyebutkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini tengah mempercepat transformasi pembangunan kota melalui tiga pilar utama yakni Digital Oriented Development, Self-Sufficient Neighborhood, dan Transit Oriented Development (TOD). Ketiganya menjadi fondasi Jakarta menuju kota global yang inklusif, kompetitif, layak huni, dan berorientasi manusia.
Pramono juga menyinggung kondisi fiskal daerah yang tertekan akibat penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) hingga Rp15 triliun. Meski demikian, dia menegaskan bahwa Pemprov DKI tidak akan mengurangi kualitas pembangunan.
“Kita tidak boleh berhenti atau mengeluh. Jakarta akan terus dibangun dengan standar yang sama. Karena itu, kami membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan swasta, BUMN, BUMD, hingga mitra internasional,” ujarnya.
Gubernur Pramono berharap REI terus memperkuat kontribusinya dalam membangun Jakarta yang saat ini terus berbenah untuk memenuhi visi menjadi kota global lewat layanan publik yang unggul, infrastruktur berkelas internasional, dan tata kelola yang konsisten serta berkelanjutan.
“REI diharapkan ikut memiliki dan mengawal perjalanan pembangunan Jakarta selama empat tahun ke depan. Sektor properti memiliki peran penting dalam membentuk wajah kota dan menentukan daya saing ekonomi,” pungkasnya.
Berbagi Peran
Ketua DPD REI DKI Jakarta, Arvin F. Iskandar, menyambut baik ajakan Gubernur Pramono Anung yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi REI DKI Jakarta untuk melanjutkan kolaborasi yang selama ini sudah berjalan guna mempercepat transformasi pembangunan kota.
“Kami siap bersinergi dalam penyediaan hunian terjangkau, program urban regeneration, transit oriented development, serta percepatan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan Masyarakat,” ungkap Arvin.
Ajakan Gubernur DKI Jakarta yang membuka peluang kolaborasi melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), menurutnya, turut memberikan optimisme dan memungkinkan pengembang memanfaatkan peluang yang lahir dari kebijakan pemerintah. Arvin berharap Pemprov terus membuka ruang dialog dalam membangun Jakarta ke depan.
“Kendala-kendala perizinan seperti Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang dan aturan PPPSRS masih menjadi prioritas bersama. Demikian pula pengembangan area TOD di Dukuh Atas, Blok M, Bundaran HI dan Kota Tua misalnya, sektor swasta siap untuk ikut dilibatkan. Tinggal nanti ditentukan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak,” kata Arvin. (aps)