DATA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan sekitar 59,95% masyarakat Indonesia bekerja di sektor informal (non-fixed income). Sedangkan merujuk angka backlog kepemilikan rumah, sekitar 93% merupakan masyarakat sektor informal.
Jumlah pekerja sektor informal yang cukup dominan itu, tentu tidak dapat diabaikan begitu saja. Karena itulah, pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sektor informal merupakan tantangan serius bagi Indonesia di masa mendatang. Perlu perangkat pembiayaan yang sudah siap agar sektor non-formal ini mendapatkan fasilitas yang serupa dengan sektor formal (fixed-income).
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pekerja informal adalah penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna mengatakan untuk menjawab tantangan industri perumahan tahun 2023, pemerintah bersama stakeholder akan melakukan optimalisasi dalam mendongkrak kapasitas pembiayaan perumahan termasuk untuk MBR sektor informal.
Salah satunya melakukan skema pembiayaan seperti rent to own (RTO) yang dikombinasikan dengan contractual saving housing untuk MBR yang bekerja di sektor informal. Sementara untuk generasi milenial yang mayoritas bekerja di bidang informal, akan diarahkan pada skema kredit pemilikan rumah (KPR) bertenor panjang yang disesuaikan dengan housing career.
“Kementerian PUPR di 2023 akan fokus pada pembiayaan perumahan untuk MBR informal melalui saving plan dengan BP Tapera. Jadi para pekerja mandiri atau komunitasnya bisa memperoleh rumah apabila menabung selama 3-6 bulan di Tapera,” ujar Herry.
Saat ini, Kementerian PUPR masih mematangkan skema rent to own tersebut. Meski masih dalam tahap persiapan, tapi sejumlah perbankan diakuinya telah mengajukan produk terbaru mereka terkait skema rent to own. Bahkan, ungkap Herry, Bank Tabungan Negara (BTN) sudah meluncurkan dan menerapkan skema sewa beli rumah tersebut.
Skema RTO merupakan skema baru di mana masyarakat dapat menyewa hunian impian untuk jangka waktu tertentu sebelum membeli. Skema tersebut diyakini dapat menjadi sebuah solusi bagi generasi milenial yang lebih memilih untuk menyewa atau kontrak rumah karena belum mampu menyiapkan uang muka atau down payment (DP).
Pasca terhentinya bantuan dana dari Bank Dunia (World Bank) untuk Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), Kementerian PUPR sedang mengkaji skema penyaluran BP2BT untuk masyarakat pekerja informal dengan konsep komunitas yang sumber dananya berasal dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 50.000 unit. Angka itu lebih besar dibandingkan realisasi BP2BT di tahun 2022 yang hanya 11.886 unit.
Terkait skema penyaluran bantuan tersebut, nantinya Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) akan bekerjasama dengan perbankan termasuk Bank BTN yang selama ini menjadi tulang punggung penyaluran FLPP.
“Pemerintah yakin, Bank BTN akan mampu mempertahankan kinerja mereka yang cukup baik selama ini, tidak hanya dalam penyaluran KPR FLPP, tetapi juga penyaluran KPR BP2BT untuk sektor informal,” ujar Herry.
Kontribusi Bank BTN dalam penyaluran pembiayaan perumahan untuk MBR sektor formal dan informal sudah tidak diragukan lagi. BTN teruji masih tetap menjadi garda terdepan dalam pembiayaan perumahan untuk MBR di Tanah Air.
Mengacu data BP Tapera, realisasi penyaluran dana FLPP per 24 Desember 2022 mencapai 226.000 unit atau senilai Rp 25,15 triliun. Dari jumlah tersebut, kontribusi penyaluran FLPP Tertinggi Tahun 2022 diraih Bank BTN sebesar 54,57% dan disusul Bank BTN Syariah di peringkat kedua sebesar 12,16%. Itu berarti, jika persentasenya digabungkan, maka kontribusi Bank BTN mencapai 66,73%. Ya, hampir 70%. Sungguh luarbiasa!
Sementara di 2023, Bank BTN menargetkan penyaluran KPR FLPP dan KPR Tapera sekitar 182.250 unit atau senilai Rp27,337 triliun. Dari target tersebut, KPR FLPP masih mendominasi sebanyak 176.000 unit atau sekitar 80% dari kuota FLPP pemerintah tahun 2023 sebanyak 220.000 unit. Sedangkan untuk pembiayaan KPR Tapera, target BTN mencapai 6.250 unit atau sekitar 62,5% dari target penyaluran KPR Tapera di 2023 sebanyak 10.000 unit.
Sebagai tulang punggung penyaluran KPR FLPP, tidak diragukan kalau Bank BTN menjadi garda paling depan dalam penyaluran pembiayaan perumahan termasuk untuk “merumahkan” sektor informal.
Bahkan, sinyal Bank BTN akan memberikan perhatian lebih besar dalam menggarap pasar sektor informal pada tahun ini sudah ditegaskan Direktur Utama Bank BTN, Haru Koesmahargyo.
“Kami tentu terus akan mencari pasar-pasar potensial untuk penyaluran KPR FLPP antara lain pembiayaan untuk pekerja sektor informal seperti pedagang pasar, nelayan, dan sebagainya. Bagi perusahaan atau komunitas yang mengayomi pekerja informal, Bank BTN selalu terbuka untuk bekerjasama yang seluas-luasnya,” ujar Haru.
Selama ini, Bank BTN juga telah berkolaborasi dengan sejumlah komunitas pekerja informal untuk memberikan layanan jasa perbankan termasuk pembiayaan perumahan. Antara lain dengan komunitas tukang cukur, pedagang pasar, pengusaha mikro kecil, driver Gojek serta komunitas nelayan tradisional.
Tidak hanya itu, bank khusus perumahan tersebut juga sudah meluncurkan skema rent to own pada pertengahan Oktober 2022 lalu.
Menurut Haru, berbagai terobosan dilakukan karena BTN sangat menyadari betapa besar potensi pasar pekerja sektor informal, bahkan lebih besar dibandingkan pekerja formal. Populasi generasi milenial juga terus meningkat, ditambah tingginya minat mereka terhadap pekerjaan yang tidak terikat status, sehingga menjadi salah satu penyebab besarnya pasar perumahan untuk pekerja informal.
“Kami akan terus melakukan inovasi membuat berbagai skema agar layanan perbankan bisa dinikmati pekerja informal,” tegasnya.
Teruji dan Komit
Langkah taktis Bank BTN dalam menyasar segmen pekerja sektor informal disambut baik asosiasi pengembang. Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan Bank BTN merupakan satu-satunya bank BUMN yang sudah teruji komit memberikan dukungan terbesar dalam pembiayaan perumahan di Indonesia.
Sejak KPR pertama kali diluncurkan di Indonesia pada tahun 1976, total rumah yang didukung BTN sudah mencapai sekitar 5 juta unit dengan nilai kredit mencapai Rp365 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 70% adalah produk rumah milik anggota REI.
Tentu, REI sangat mendukung upaya BTN untuk memperluas jangkauan pembiayaan perumahan khususnya di segmen pekerja sektor informal. Bahkan, REI siap diajak berkolaborasi dalam menerapkan skema pembiayaan rent to own untuk masyarakat sektor informal.
“Skema rent to own ini cocok diterapkan di kawasan-kawasan berbasis industri seperti di Cikarang, Karawang, Purwakarta, Serang dan lain-lain,” sebut Totok.
REI mendorong dilakukannya percepatan piloting program agar sektor informal bisa segera menggunakan KPR FLPP, salah satunya lewat skema rent to own seperti yang sudah dijalankan BTN sejak tahun lalu. Totok menegaskan, kelompok informal ini membutuhkan intervensi langsung dari negara untuk dapat memiliki rumah sendiri. (rin)