Ancam Kepastian Investasi Perumahan dan Proyek Strategis Nasional
ProDaily, JAKARTA – Sejumlah pemilik tanah di kawasan perumahan Grand Riscon Padjajaran, Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim kepada Komisi Yudisial (KY) di Kantor Komisi Yudisial, Jln. Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu, 18/11. Laporan ini berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 199/Pdt.G/2025/PN.Cbi yang dibacakan pada 9 Oktober 2026.
Laporan yang disampaikan melalui kuasa hukum Ferry Ricardo & Partners Law Firm itu menyoroti sejumlah pertimbangan majelis hakim dalam perkara gugatan yang diajukan PT Cemerlang Biru Indonesia. Para pelapor menduga terdapat persoalan dalam aspek kecermatan, profesionalitas, objektivitas, serta keseimbangan perlakuan terhadap para pihak selama proses persidangan.
Kuasa hukum para pelapor, Ferry Ricardo, menegaskan bahwa pengaduan kepada KY bukan merupakan upaya untuk menyerang pribadi hakim ataupun mengintervensi putusan pengadilan. Menurut dia, pengujian terhadap benar atau tidaknya substansi putusan merupakan kewenangan pengadilan tingkat banding, sedangkan KY diminta memeriksa dugaan pelanggaran etik dalam proses penanganan perkara.
“Kami menghormati pengadilan dan kewenangan Komisi Yudisial. Yang kami mohonkan kepada KY adalah pemeriksaan terhadap sikap, perilaku, integritas, dan kapasitas majelis hakim dalam menangani perkara ini,” ujar Ferry dalam konferensi pers.
Dalam laporan tersebut, terdapat sejumlah dugaan pelanggaran etik yang diminta untuk diperiksa. Salah satunya terkait dugaan tidak dipertimbangkannya alat bukti yang diajukan para tergugat, mulai dari sertifikat hak milik (SHM), sertifikat hak guna bangunan (SHGB), akta jual beli, izin mendirikan bangunan (IMB), bukti pembayaran pajak, hingga hasil pengecekan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
Para pelapor juga mempersoalkan dugaan ketidakseimbangan perlakuan terhadap para pihak serta penggunaan sejumlah rujukan dalam pertimbangan putusan yang menurut mereka bersumber dari tulisan jurnal dan unggahan internet, bukan dari peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi.
Ferry turut menyoroti sejumlah pertimbangan putusan yang dinilai saling bertentangan. Di satu sisi, majelis hakim menyatakan Eigendom Verponding Nomor 54 tidak sah sebagai bukti kepemilikan pihak penggugat. Namun, di sisi lain, majelis tetap menyatakan sah 12 Akta Pelepasan Hak Prioritas atas Tanah Nomor 45 sampai 56 tertanggal 31 Agustus 2022 yang mendasarkan klaimnya pada dokumen tersebut.
Selain itu, majelis hakim dinilai menghadirkan pertimbangan yang tidak konsisten karena menyatakan kerugian penggugat tidak terbukti, tetapi tetap menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum mereka membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1 juta per hari.
Dalam kesempatan yang sama, sejumlah pemilik tanah menyampaikan langsung riwayat perolehan dan dokumen legalitas kepemilikan mereka. Mereka menegaskan bahwa bidang-bidang tanah yang menjadi objek sengketa telah dimiliki berdasarkan sertifikat resmi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui prosedur hukum.
Ferry menjelaskan, selain dokumen kepemilikan, para pelapor memiliki sejumlah bukti penguasaan dan pemanfaatan tanah secara nyata. Di kawasan tersebut telah berdiri sekitar 700 rumah beserta jalan lingkungan dan berbagai sarana pendukung lainnya.
Dokumen pendukung lainnya mencakup IMB yang telah terbit sejak 2017, izin lokasi pada 2015, serta pengesahan site plan pada 2016. Para pemilik juga mengklaim telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama bertahun-tahun. Bahkan, pada 10 Desember 2024, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor telah melakukan pengukuran dan pemasangan patok bidang tanah dengan pendampingan para pemilik.
Menurut Ferry, kronologi dokumen tersebut perlu menjadi perhatian dalam melihat dasar klaim kepemilikan yang diajukan pihak penggugat. Sebab, 12 akta pelepasan hak yang menjadi dasar gugatan baru dibuat pada 31 Agustus 2022, sementara PT Cemerlang Biru Indonesia baru berdiri pada 15 Januari 2016.
Para pelapor juga menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan ahli dalam persidangan, Kantor Pertanahan disebut menolak mendaftarkan akta pelepasan hak tersebut karena objek yang dilepaskan merupakan hak garap.
Sudah Ajukan Banding
Atas putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut, para tergugat telah mengajukan upaya hukum banding. Dengan demikian, perkara ini masih dalam proses hukum dan putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Ferry menegaskan, majelis hakim dalam putusan tersebut juga menolak permintaan pelaksanaan putusan serta-merta. Menurut dia, sertifikat kepemilikan para pemilik tanah tidak pernah dinyatakan batal ataupun tidak memiliki kekuatan hukum.
“Kami meminta warga tetap tenang. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena sudah kami ajukan banding. Kami juga berharap masyarakat tidak langsung menyimpulkan bahwa sertifikat para pemilik tanah telah dibatalkan,” katanya.
Melalui laporan kepada KY, para pelapor berharap dugaan persoalan etik dalam penanganan perkara dapat diperiksa secara objektif dan berimbang sesuai kewenangan lembaga tersebut. Mereka juga meminta majelis hakim pada tingkat banding memeriksa seluruh memori banding beserta bukti-bukti yang telah diajukan secara saksama. (aps)

